Telusuri Publikasi

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengadakan talkshow secara daring yang bertajuk “Esa Hilang Dua Terbilang: Menguji Kolaborasi Payung Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia” yang membahas terkait realitas kekerasan seksual.

Tingginya kasus pernikahan anak ditandai dengan melonjaknya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan persoalan ini.

Gamasifm, Makassar – Pertama di Indonesia, Saya perempuan anti korupsi atau SPAK Indonesia bersama AIPJ2 telah mengembangkan game atau alat bantu permainan dengan nama KORTIPO (Korupsi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Ada dua substansi penting yang mejadikan UU TPKS spesial, yakni skema untuk pencegahan dan dukungan untuk korban kekerasan seksual. Setelah mengedepankan dua poin itu, barulah penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April

Sebagai upaya memberikan pelayananan serta sarana dan prasarana terhadap para penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Temanggung menggandeng Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta, Rabu (9/3/2022).

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang Maret 2022, SAPDA telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 8 institusi pengadilan sekaligus

Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.