Telusuri Publikasi

PATBM merupakan inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang merupakan gerakan tingkat masyarakat desa/kelurahan yang bekerja dan berkoordinasi untuk tujuan perlindungan anak.

Publikasi ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

Modul HAM, Kejaksaan, & Disabilitas ditulis secara kolaboratif yang mewakili pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan berisikan salah satu nya ketentuan berperilaku (code of conduct) penuntut umum di kejaksaan

Modul HAM, Kepolisian, & Disabilitas ditulis secara kolaboratif yang mewakili pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri. Modul ini juga berisikan panduan berperilaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

Modul HAM, Pengadilan, & Disabilitas ditulis oleh Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan berisikan etiket berinteraksi bagi hakim dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas

Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Akhir 2021, pemerhati isu perkawinan anak menutup kegiatan dengan webinar ”(Alasan) Islam Melarang kawin Anak”. Upaya pencegahan kawin anak di Indonesia telah berlangsung lebih dari 120 tahun dihitung dari tarikh surat protes Kartini atas perkawinan

Pada 4 Januari 2022, telah terbit Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor PAS-01.HH.01.04 Tahun 2022 Tentang Buklet Panduan Intervensi Krisis di UPT Pemasyarakatan.

Leaftlet ini dibuat oleh Institute of Community Justice yang berisikan gambar singkat terkait apa itu Perkawinan Anak, Dampak Negatif nya, serta upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan anak.