Dorong Penguatan Pengarusutamaan Gender melalui Penyusunan Rancangan Awal Pergub Aceh
This article is only available in Bahasa Indonesia.
Penyusunan rancangan awal dilakukan secara kolaboratif melalui pemaparan rancangan, pembahasan substansi, serta diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3), pembahasan berfokus untuk menyelaraskan kebijakan PUG Aceh dengan perkembangan kebijakan nasional sekaligus kondisi daerah.
Perwakilan Bappeda Aceh, Cut Triana Dewi, mengusulkan agar pembahasan dilakukan berbasis draf, sebagai pendekatan kerja untuk membahas bab-bab rancangan secara lebih terarah.
Salah satu hasil penting pembahasan adalah kesepahaman awal mengenai struktur kelembagaan PUG yang mencakup Kelompok Kerja, Tim Teknis, Focal Point, dan Sekretariat, serta penguatan peran masing-masing unsur dalam memastikan PUG terintegrasi dalam proses pembangunan.
The preparation of the initial draft is conducted collaboratively through presentations of the draft, substantive discussions, and group discussions involving various stakeholders. Supported by the Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3), the discussions focus on aligning the Aceh PUG policy with national policy developments as well as local conditions.
Aceh Bappeda representative, Cut Triana Dewi, proposed that the discussions be conducted based on drafts, as a working approach to discuss the chapters of the draft in a more directed manner.
One important outcome of the discussions is the initial agreement on the institutional structure of PUG, which includes Working Groups, Technical Teams, Focal Points, and Secretariats, as well as strengthening the roles of each element in ensuring PUG is integrated into the development process.